TEKSTUAL.com – Tahun ajaran baru telah dimulai, Senin (13/07/2020). Untuk melihat kesiapan tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua sekolah, yaitu SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Bontang.
SMP Negeri 1 yang menjadi target pertama sidak tersebut diketahui menggunakan server sendiri selama kurang lebih 3 tahun. Namun seiring berjalannya waktu, server yang digunakan membutuhkan pengembangan. Diungkapkan Kepala SMP Negeri 1 Bontang Riyanto, bahwa pihaknya mengalami kendala terkait hal tersebut. Selain server, kesiapan kuota internet bagi siswa juga menjadi perhatian.
Dijelaskan pula Riyanto, sekolah yang ia pimpin tersebut memiliki 3 server dengan kekuatan 16 mega. Itu dirasa kurang untuk menampung seluruh Rombongan Belajar (Rombel). Maka dari itu, sesi pembelajaran juga dibagi untuk tiap kelas, dari total 764 siswa.
“Jadi terdiri dari 8 kelas untuk kelas Vll, 8 kelas untuk kelas Vlll dan 6 kelas untuk kelas lX. Dengan jumlah tersebut tentu server tak mampu menampung semua siswa secara bersamaan. Sehingga Proses Belajar Mengajar (PBM) tiap kelasnya pun dibagi,” ungkapnya.
Ia menambahkan terkait kendala tersebut, pihaknya sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang.
Usai SMP Negeri 1, para legislator ini langsung menuju SMP Negeri 2 Bontang yang berada di Jalan Ir. H. Juanda, Bukit Indah. Dari hasil kunjungan, Kepala SMP Negeri 2 Bontang Eko Yuliatmanto mengaku untuk pembangunan fasilitas kelas dan infrastruktur, pihak sekolah sudah mengajukan anggaran sebesar Rp 7 miliar.
Jumlah tersebut adalah untuk pembangunan 3 gedung dengan 12 ruang kelas. Namun karena kebijakan refocusing anggaran yang disebabkan pandemi Covid-19, akhirnya pembangunan tertunda.
“Kami terus melakukan upaya pengajuan. Rencananya tahun ini pembangunan dilakukan. Tapi karena wabah Covid-19 ini tertunda jadi tahun depan (2021), diperkirakan Maret,” ujar Eko.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Maming mengatakan tentu tidak semua sekolah mampu menerapkan sistem pembelajaran dari seperti SMP Negeri 1 Bontang. Oleh sebab itu, jika sistem daring ini berlanjut maka semua sekolah harus memiliki peralatan seperti yang dimiliki SMP Negeri 1 tersebut. Dalam artian semua sekolah harus distandarkan.
“Ini juga akan menjadi salah satu rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah,” tegasnya.
Selain perihal kesiapan media belajar daring, pihaknya juga menyoroti insfrastuktur yang ada di SMP Negeri 1. Kata dia, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan karena sudah banyak yang mengalami kerusakan. Seperti halamannya becek dan bangunan yang sudah tua.
“Perlu perbaikan kerusakan sejumlah fasilitas di sini,” tandasnya.
Sementara, untuk SMP Negeri 2 Bontang, Politisi PDI Perjuangan ini meminta pihak sekolah kembali mengevaluasi nilai pengajuan untuk dana pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan agar dana yang dikucurkan tepat sasaran.
“Itu lah mengapa kami perlu melihat skala proritas dan berencana melakukan pembangunan ini secara bertahap,” tuturnya.
Maming juga menambahkan akan membantu proses pengawalan agar pembangunan fasilitas dapat dimasukkan dalam anggaran 2021.
“Kami akan bantu kawal untuk pembangunan fasilitas sekolah agar dapat dimasukkan dalam anggaran 2021. Jika APBD tak bisa, akan coba dicarikan jalan lain,” pungkasnya. (nnd)
.
