TEKSTUAL.com – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina menggelar reses sebagai ajang menyerap aspirasi masyarakat, Rabu (19/08/2020) malam. Agenda tersebut digelar di kawasan RT 24 Kelurahan Berebas Tengah.
Dalam agenda tersebut Amir mengatakan, masing-masing anggota DPRD ditargetkan menjaring aspirasi dari 300 orang di wilayah zona pemilihan awal. Kata dia, dari hasil usulan masyarakat, rata-rata didominasi keluhan terkait pembangunan infrastruktur. Keluhan itu tidak hanya disampaikan warga RT 24, namun juga saat dirinya menggelar reses yang sama di wilayah RT 11 dan RT 51 Kelurahan Berebas Tengah. Menurutnya, jika dipresentasekan, usulan pembangunan infrastruktur ini mencapai 75 persen.
“Reses saya malam ini di titik ketiga saja, masalah pembangunan ada tiga. Termasuk yang disampaikan orang tua kita di sini, Saharuddin, bahwa drainase di sini tidak memadai lagi kapasitasnya. Ini perlu diperhatikan, karena ini masukan,” ujarnya kepada Tekstual.com.
Dirinya mengaku kecewa lantaran anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik, dihapuskan karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya karena pandemi Covid-19, hingga perencanaan yang memakan waktu 1- 2 bulan. Baginya, alasan adanya pandemi bisa dimaklumi. Namun untuk waktu pengerjaan, hal tersebut tidak logis. Menurutnya, pemerintah harus bisa mensiasati hal itu sehingga tidak lagi alasan waktu yang tidak mencukupi apabila melaksanakan pekerjaan-pekerjaan fisik.
“Ini saya sebagai anggota DPRD sangat tidak terima itu. Karena reses itu menjaring aspirasi. Tentu setiap lingkungan masyarakat harus mengusulkan kemauannya, kan begitu,” tegasnya.
Amir Tosina pun berharap, pemerintah dapat merealisasikan hal-hal yang diusulkan masyarakat ini. Setidaknya 50 persen pembangunan fisik yang diajukan masyarakat. Sebab jika tak kunjung terealisasi, dikhawatirkan akan timbul rasa kecewa di tengah masyarakat. Ini tentu akan berimbas juga pada penilaian masyarakat terhadap para wakil rakyat. Hal ini tentu menjadi tantangan baginya. Sehingga antara pemerintah dan DPRD perlu saling paham. Sebab usulan-usulan dari masyarakat sangat perlu diperhatikan, tidak hanya sebatas pada pengadaan barang tertentu.
Dirinya memaparkan, kerap kali dalam pertemuan dengan warga atau reses seperti ini, banyak usulan dan kritik dari masyarakat. Namun setelah di dalam forum DPRD, usulan dan kritik tersebut tidak terealisasi. Hal inilah yang kerap menjadi persoalan.
“Jadi perlu diperhatikan dan disampaikan pula ke pemerintah agar menghargai aspirasi masyarakat melalui DPRD yang reses. Jangan juga terlalu tidak menghargai usulan-usulan warga melalui reses DPRD,” pintanya. (nnd)
