TEKSTUAL.com – Dewan Presdium Wilayah
Gabungan Aksi Roda Dua (DPW Garda) Bontang akan menggelar aksi damai dan konvoi,Senin (3/10/2022). Organisasi yang menaungi ojek online (Ojol), kurir dan ojek pangkalan (Opang) se-Bontang ini menggelar aksi guna menyuarakan aspirasi mereka dan menyampaikan Tritura Ojol se-Indonesia.
Rencana aksi dimulai pukul 09.05 Wita, berkumpul di Lapangan Parikesit, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara. Pukul 09.15 Wita Ketua DPW Garda baru lah menuju Kantor Wali Kota Bontang dan Kantor DPRD Bontang dengan jumlah massa 5 orang beserta 5 unit roda 2.
Ketua DPW Garda Bontang, M Ayub memaparkan, isi surat Tritura ojol, usulan aspirasi ojol dan kurir Bontang Yaitu Wali Kota Bontang dan ketua DPRD ikut bantu mengawal dan menyampaikan ke pemerintahan pusat terkait Tritura ojol Nasional yang berbunyi, legalitas ojek online bisa punya payung hukum ( harap Presiden RI membuat Perpu sebagai payung hukum bagi ojek online), hilangkan sistem zonasi pada tarif ojek online, diganti dengan tarif yang diatur oleh daerah atau berdasarkan Kabupaten/Kota masing-masing (Kementerian Perhubungan mengatur tarif yang diatur berdasarkan kondisi daerah), potongan biaya aplikasi harap diatur dalam Perpu dengan jumlah berbagai hasil antara driver ojol dan jasa aplikator maksimal 10 persen setiap orderan atau trip ( berlaku secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh seluruh perusahaan aplikasi ojol yang beroperasi di Indonesia) demi memaksimalkan pendapatan para ojol nasional yang terdampak kenaikan harga BBM dan meningkatnya biaya hidup di tahun yang akan datang,pemasangan wi-fi gratis di setiap pangkalan ojol, kurir dan opang Bontang, agar menghemat pembelian Paket data Handphone dan bisa digunakan untuk keperluan beli BBM.
“Kami juga berharap jalan yang berlubang dan rusak diperbaiki atau diaspal untuk keselamatan karena sudah mulai banyak yang rusak dan berlubang di kota Bontang sehingga bisa menimbulkan kecelakaan dalam berlalu lintas terutama bagi para ojol dan kurir Bontang,” harapnya.
Dikatakan Ayub, pihaknya juga meminta BLT untuk ojol dan kurir, direalisasikan dan diawasi agar tepat sasaran. Menurut dia, itu karena masih masih banyak ojol dan kurir luput dari BLT dampak dari kenaikan BBM.
“Kami mohon juga, pejabat eksekutif dan legislatif Bontang bisa bekerjasama untuk mengatasi banjir. Karena ketika banjir datang, itu bisa berdampak pada aktivitas ojol dan kurir,” pungkasnya. (*)
