Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025. Persiapan anggaran menjadi salah satu fokus utama, mengingat pelaksanaan PSU membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit, baik untuk penyelenggaraan teknis maupun pengamanan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa salah satu sumber dana yang tengah dipertimbangkan adalah sisa anggaran dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meski jumlahnya tidak besar, dana tersebut dinilai masih dapat dimanfaatkan kembali.
“Anggaran yang tersisa dari Pilkada kemarin itu kurang lebih sekitar Rp 4 miliar, dan itu masih bisa digunakan kembali,” ujar Sunggono pada Senin, 10 Maret 2025.
Selain dari sisi pendanaan, Sunggono juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan logistik pemilu. Ia berharap logistik yang masih layak, seperti bilik suara dan perlengkapan lainnya, dapat digunakan kembali dalam PSU mendatang.
“Sepanjang bisa digunakan kembali, ya kenapa tidak. Supaya kita tetap bisa menganut asas efisiensi itu,” sambungnya.
Adapun berdasarkan usulan sementara dari pihak penyelenggara dan aparat keamanan, total anggaran yang dibutuhkan untuk PSU diperkirakan mencapai Rp 78 miliar. Namun, angka tersebut masih bersifat tentatif dan kemungkinan bisa bertambah seiring penyempurnaan perencanaan.
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, Pemkab Kukar akan mengalokasikan anggaran melalui dua sumber utama dalam APBD, yakni Belanja Tak Terduga (BTT) dan pemangkasan kegiatan daerah. Langkah ini dilakukan merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah daerah.
“Kukar sendiri harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi, karena BTT kita tidak mencukupi,” tegas Sunggono. (*adv/diskominfokukar)
