TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kini menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini masih rendah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, terutama yang bersumber dari sektor pertambangan dan migas.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menegaskan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap seluruh potensi PAD di Kukar. Salah satu fokusnya adalah optimalisasi penerimaan dari pajak kendaraan, khususnya kendaraan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kukar.
“Pendapatan APBD sudah kami mapping, termasuk bagaimana merapikan kendaraan-kendaraan perusahaan tambang yang beroperasi di Kukar agar pajaknya masuk ke daerah kita, bukan ke luar daerah,” kata Aulia, Selasa (30/7/2025).
Aulia menjelaskan, masih banyak kendaraan perusahaan tambang yang menggunakan plat nomor luar daerah. Akibatnya, pajak kendaraan tersebut masuk ke daerah asal plat, padahal kendaraan beroperasi penuh di Kukar.
Selain persoalan pajak kendaraan, Aulia juga menyoroti praktik Delivery Order (DO) bahan bakar dari luar Kukar. Menurutnya, banyak perusahaan lebih memilih mendatangkan bahan bakar dari luar, sehingga potensi pemasukan daerah dari sektor ini tidak maksimal.
“Kalau mereka beli bahan bakar dari luar Kukar, tentu PAD kita hilang. Padahal, kalau transaksi dilakukan di Kukar, penerimaan daerah bisa bertambah,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, Pemkab Kukar telah menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar menata ulang dan mengoptimalkan seluruh aset daerah. Tujuannya, agar aset yang ada bisa menjadi sumber tambahan PAD yang signifikan.
Di samping sektor pajak dan aset, Pemkab Kukar juga mendorong peningkatan kontribusi dari sektor pertanian dalam arti luas. Termasuk di dalamnya, pertanian, perikanan, hingga peternakan.
“Kami juga berupaya menggiring sektor ini ke hilirisasi. Dengan begitu, PDRB Kukar akan meningkat, dan otomatis pendapatan per kapita masyarakat juga ikut naik,” tegas Aulia.
Upaya ini, menurut Aulia, menjadi langkah penting agar Kukar memiliki kemandirian fiskal. Dengan PAD yang kuat, pembangunan di daerah bisa lebih terarah dan tidak bergantung penuh pada dana transfer dari pusat.
“Semua langkah ini kami lakukan demi kemandirian keuangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar,” tutupnya. (Adv)
