TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk tetap menyalurkan program Rp150 juta per Rukun Tetangga (RT) meski kondisi fiskal daerah diprediksi lebih ketat pada 2026 mendatang.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menyebut program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat di tingkat paling bawah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, khususnya terkait persoalan sosial dan pangan.
“Prinsipnya, pemerintah hadir sampai ke level RT. Walaupun APBD mengalami penurunan, program ini tetap kita jalankan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Aulia, Rabu (17/9/2025).
Ia menguraikan, Pemkab Kukar telah menyiapkan proyeksi anggaran sekitar Rp450 miliar untuk menopang jalannya program tersebut. Perencanaan ini disusun agar tidak berbenturan dengan sumber dana lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).
Aulia juga menekankan agar dana Rp150 juta per RT digunakan tepat sasaran, terutama dalam bidang sosial dan ketahanan pangan. “Kita tidak ingin ada tumpang tindih. Kalau ada program yang bisa dibiayai ADD atau DD, itu tidak boleh dialihkan ke program RT. Fokusnya memang harus untuk masyarakat,” jelasnya.
Dengan demikian, meski Kukar menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, program andalan ini tetap menjadi prioritas. “Kita pastikan tidak ada alasan untuk menghentikan. Program Rp150 juta per RT tetap berjalan,” tegas Aulia.
Program ini pun diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan berbasis komunitas sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. (Adv)
Bupati Aulia Pastikan Bantuan Rp150 Juta per RT di Kukar Tetap Disalurkan
