TEKSTUAL.com – Tidak puasnya masyarakat terhadap kinerja Pemkab Kutai Timur (Kutim) Khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat Massa yang tergabung dalam Masyarakat Kutim mendatangi kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kawasan perkantoran Bukit Pelangi, Selasa (28/10/2025).
Sebanyak 13 tuntutan pun dilayangkan ke Eksekutif maupun Legislatif. Sejumlah perwakilan kecamatan pun tak luput menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya adalah Tokoh Masyarakat Sangatta yang juga mantan Anggota DPRD Kutim, Herlang Mappatiti.
Dihadapan Wakil Bupati (Wabup) Kutim Mahyunadi, Herlang menegaskan bahwa tidak ada itu defisit anggaran menurut dia. Sebab anggaran itu diatur sudah terbagi dan sudah ditetapkan dalam Undang Undang (UU). 20 persen untuk pendidikan, 30 persen operasional dan 40 persen pembangunan. Tidak masuk akal bila tidak ada pembangunan.
“Waktu kami di DPRD dengan anggaran 4 Miliar, sudah leluasa membangun sana sini,” jelasnya.
Kata Herlang, Pasti ada anggaran yang disembunyikan dan dimainkan. Ia berani memastikan hal tersebut. Kemudian, dengan bahasa setiap usulan tidak ada anggaran, sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), sosialisasi dan festival-festival masih tetap berjalan. Padahal, setiap kecamatan masih kekurangan rumah sakit, puskesmas, rumah panti jompo hingga infrastruktur pertanian masih butuh perhatian.
“Prabowo (Presiden Republik Indonesia) bukan orang bodoh. Dia memangkas bukan anggaran pembangunan tetapi anggaran yang tidak efektif,” pungkasnya. (ver)
