TEKSTUAL.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Rusli meminta Pemkot mempriotaskan Tenaga Kerja Daerah (TKD) masuk dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Hal itu diungkapkan Rusli kepada media ini, Senin (1/3/2021).
Rusli menuturkan, bila Pemkot memprioritaskan TKD, tentu itu bisa menekan pengeluaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang. Ia pun berasumsi, dengan jumlah 2.300 TKD gaji Rp 3 juta per bulan, setahun itu bisa mengeluarkan Rp 83 miliar. Tetapi bila TKD yang diprioritaskan masuk, pengeluaran dengan jumlah tersebut bisa ditekan.
“Ini biar honorer juga bisa sejahtera dan ada masa depannya juga,” harapnya.
Sementara, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan, pihaknya memang terus berupaya mewujudkan usulan tersebut. Asalkan itu tidak melanggar aturan.
“Terkait hal tersebut, pihaknya juga masih menunggu ketentuan penerimaan dan seleksi CASN yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” pungkasnya. (ver)
Rusli menuturkan, bila Pemkot memprioritaskan TKD, tentu itu bisa menekan pengeluaran di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bontang. Ia pun berasumsi, dengan jumlah 2.300 TKD gaji Rp 3 juta per bulan, setahun itu bisa mengeluarkan Rp 83 miliar. Tetapi bila TKD yang diprioritaskan masuk, pengeluaran dengan jumlah tersebut bisa ditekan.
“Ini biar honorer juga bisa sejahtera dan ada masa depannya juga,” harapnya.
Sementara, Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan, pihaknya memang terus berupaya mewujudkan usulan tersebut. Asalkan itu tidak melanggar aturan.
“Terkait hal tersebut, pihaknya juga masih menunggu ketentuan penerimaan dan seleksi CASN yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” pungkasnya. (ver)
