TEKSTUAL.com – Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030. Keduanya dilantik pada Senin pagi, 23 Juni 2025, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Prosesi tersebut menjadi penutup dari rangkaian panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 yang sempat diwarnai sengketa hukum.
Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi calon petahana, Edi Damansyah, dari kontestasi Pilkada Kukar. Setelah keputusan itu, partai pengusung menunjuk Aulia Rahman Basri sebagai calon bupati menggantikan Edi, sementara Rendi Solihin tetap maju sebagai calon wakil bupati.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) digelar pada 19 April 2025 dan berlangsung aman serta tertib. Pasangan Aulia-Rendi berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 209.905 suara dari total 374.371 suara sah. Sementara pasangan Dendi-Alif meraih 105.073 suara dan pasangan AYL-AZA memperoleh 51.536 suara. Tercatat sebanyak 7.857 suara dinyatakan tidak sah.
Dalam sambutannya, Aulia Rahman Basri mengungkapkan bahwa undangan pelantikan baru diterima pada Minggu malam, 22 Juni 2025. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan agenda retret kepala daerah se-Kalimantan Timur yang dijadwalkan setelah pelantikan.
“Kami mohon bantuan teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini secara luas kepada publik,” kata Aulia kepada wartawan usai pelantikan.
Terkait program 100 hari kerja, Aulia menyampaikan bahwa tidak ada istilah tersebut dalam pemerintahan yang ia pimpin. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Rendi akan langsung bekerja sejak hari pertama menjabat.
“Tidak ada masa transisi. Program dan janji tetap sama. Yang berubah hanya figur kepemimpinan. Kukar Idaman Terbaik adalah bentuk penyempurnaan dari Kukar Idaman, bukan perubahan arah,” ujar Aulia.
Beberapa program prioritas, lanjut Aulia, akan langsung dijalankan meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2030 belum disahkan. Ia mengatakan program-program tersebut tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Program prioritas yang dimaksud antara lain, program Nelayan Produktif untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat dari 25.000 menjadi 100.000 nelayan. Kemudian, berobat gratis cukup dengan KTP.
Percepatan Infrastruktur Jalan dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Semua program ini langsung dikerjakan. Tidak menunggu simbolik 100 hari kerja,” tegas Aulia.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan didasarkan pada kepentingan personal, melainkan sistem yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selama RPJMD yang baru belum disahkan, arah pembangunan tetap merujuk pada RPJMD sebelumnya dan RPJPD yang telah ditetapkan.
“Pembangunan bukan soal personal, tapi keberlanjutan sistem,” ujar Aulia.
Di akhrir pernyataan, Aulia menilai bahwa kemenangan dalam PSU merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program kerja yang mereka tawarkan.
“Yang kami tawarkan adalah Kukar Idaman Terbaik. Dukungan masyarakat kuat karena programnya tetap utuh,” pungkasnya. (*)
