TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi tantangan berat di tahun anggaran 2026. Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang selama ini stabil di kisaran Rp 5,5-5,7 triliun, diproyeksikan anjlok hanya sekitar Rp 1,3 triliun. Artinya, ada koreksi hingga lebih dari 70 persen.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah berharap ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat. Skema ini dinilai penting untuk menutupi kebutuhan belanja pegawai sekaligus menjaga roda pembangunan agar tetap berjalan.
Selain menunggu kebijakan pusat, Pemkab Kukar menekankan pentingnya menjaga perputaran uang di masyarakat. Pembangunan fisik melalui proyek pemerintah disebut masih jadi motor utama penggerak ekonomi lokal.
Rencananya, isu ini juga akan dibawa dalam audiensi bersama Menteri Keuangan. Pemprov Kaltim bersama 9 kabupaten/kota tengah menyiapkan langkah bersama untuk menyampaikan kondisi ini.
“Untuk menjelaskan betapa pentingnya APBD ini, bukan hanya dari perspektif pembangunan fisik tapi juga pembangunan ekonomi,” jelas Aulia.
Dengan APBD yang sehat, Pemkab Kukar berharap perputaran uang bisa membantu mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen, sementara saat ini daerah baru berada di level 5 persen. (Adv)
TKD Kukar 2026 Dipangkas Drastis, Pemkab Harap DAU Jadi Penopang
