TENGGARONG – Rencana pemerintah pusat menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasang harapan besar. Jika benar terealisasi, tambahan dana tersebut diyakini bisa memperkuat mesin pembangunan daerah.
Kenaikan TKD secara nasional mencapai Rp 43 triliun, dari sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 692,99 triliun. Namun hingga kini, Pemkab Kukar belum mengetahui secara pasti porsi anggaran yang akan diterima.
“Kami belum dapat informasi resmi. Kalau memang ada kenaikan, tentu kami senang, meskipun secara persentase hanya sekitar tiga persen,” ujar Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Minggu (21/9/2025).
Menurut Aulia, TKD selama ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga kegiatan ekonomi masyarakat, sebagian besar digerakkan oleh dana transfer dari pusat.
Pada 2025, Kukar memperoleh jatah TKD berkisar Rp 5,5 hingga Rp 5,7 triliun. Angka ini menjadi sumber belanja pemerintah yang memutar ekonomi lokal.
“Perputaran uang di Kukar itu lebih banyak datang dari belanja pemerintah. Jadi ketika TKD naik, dampaknya langsung terasa di masyarakat,” tegasnya.
Aulia optimistis peningkatan alokasi anggaran, meski tidak terlalu besar, tetap bisa memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam memperkuat program prioritas.
“Kalau pendapatan daerah bertambah, otomatis peluang usaha terbuka lebih lebar dan lapangan kerja ikut tercipta,” tambahnya.
Kini, Pemkab Kukar masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai mekanisme pembagian TKD. Bupati berharap Kukar mendapat porsi yang cukup agar pembangunan dan layanan publik bisa terus dipacu.
“Intinya, kami siap memaksimalkan setiap tambahan anggaran untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya. (Adv)