BONTANG – Herlang Mappatitti menyampaikan usulan dan kritik tajam soal pembangunan perikanan dalam Dialog Publik Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) I DPD (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Timur (Kaltim) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (21/11/2026).
Di hadapan peserta Musda, Herlang menyebut nelayan adalah kelompok yang paling terpinggirkan. Padahal, menurutnya, Kutim memiliki garis pantai terpanjang.
“Jujur kalau kita berbicara laut, pantai, kami terpanjang mungkin di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara nelayan, kita juga harus mengakui bahwa nelayan itu orang yang terpinggirkan dan mungkin orang yang dipinggirkan juga,” ujar Herlang yang juga Ketua HNSI Kutim.
Herlang mengatakan, dirinya berbicara agar ada input dan output dari pertemuan tersebut, sehingga lahir ekonomi baru bagi nelayan.
Herlang menawarkan Pulau Perancis di Kutim untuk dijadikan pilot project pembangunan ekonomi biru.
Menurutnya, Pulau Perancis lengkap untuk semua kegiatan. Mulai dari penelitian laut, karang, hingga pulau, semua bisa dilakukan di sana.
“Kami punya vila, kami punya alat pertemuan, kami punya jogging, kami punya outbound, kami punya musik, kami punya segalanya di sana, kami punya dermaga,” katanya.
Ia menyebut alur sungai di Pulau Perancis bisa dilalui kapal pengangkut. Di sana juga sudah ada tambak 15 hektar yang sudah diisi ikan kakap hidup.
“Kami kasih lahan kalau Bapak ingin membangun di sana. Kita bikin pilot project,” ajaknya.
Herlang menegaskan, membangun sesuatu harus bersinergi, terintegrasi, tersambung, dan terkoneksi dengan masyarakat. Jika hanya membangun tanpa melibatkan masyarakat, uang negara akan habis sia-sia.
“Kalau hanya membangun-membangun tidak dilibatkan masyarakat, habis uang negara itu,” tegasnya.
Herlang mengaku pernah menjadi anggota DPR. Ia menyampaikan kritik terhadap pembangunan fasilitas perikanan di Kutim yang selama ini tidak berfungsi.
“Saya pernah sidang, yang dibangun provinsi itu tidak ada semuanya yang berfungsi. Mulai dari SPM-nya, mulai dari pabrik esnya, mulai dari PPI-nya, tidak ada yang berfungsi,” ungkapnya.
Penyebabnya, kata Herlang, karena tidak ada studi kelayakan. Arus sungainya rendah, sehingga kapal-kapal besar tidak bisa masuk. Akibatnya semua yang dibangun tidak berfungsi, termasuk pabrik es.
“Kalau bangun di Pulau Perancis itu, semuanya berfungsi,” ujarnya.
Ia pun menantang untuk menjadikan Pulau Perancis sebagai pilot project.
“Kami dengan Bontang sudah sepakat akan menjadi alur ini. Bapak mau tinggal singgah saja di Pulau Perancis,” katanya
Herlang menegaskan, dirinya berbicara seperti itu karena akumulasi pengalaman sebagai anak nelayan yang bermukim di pesisir.
“Saya harus ceramah kali ini karena ini akumulasi, karena saya juga anak nelayan, orang nelayan, saya bermukim di pesisir. Kalau ingin ditanya siapa yang termarjinalkan di Indonesia ini, kami anak nelayan,” ujarnya.
Ia menyebut, nelayan kecil dengan ketinting tidak bisa menangkap ikan seperti yang digambarkan dalam teori. Nelayan harus keluar jauh sampai 12 mil, sementara ketinting yang mereka punya terbatas.
“Fakta-fakta ini kalau Bapak yang hebat-hebat ini tidak bersinergi membangunkan sesuatu, kami akan ketinggalan,” katanya.
Herlang juga menyoroti pendidikan anak-anak nelayan yang masih tertinggal. Jika tidak diforsir dan diluangkan waktu betul-betul, pendidikan mereka akan tertinggal.
Terakhir, Herlang menawarkan semua fasilitas yang dimilikinya di Pulau Perancis untuk penelitian dan pembangunan.
“Kalau Bapak mau meneliti di sana, tidak usah pikir tempat. Saya ada perahu, saya ada tempat. Jangan seperti di tempat lain itu, Bapak bangun yang tidak ada yang berfungsi,” tutupnya, disambut tepuk tangan peserta Musda. (ver)
