T
– Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memperkuat perjuangan nelayan dan membahas struktur kepengurusan baru.
Musda digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Sabtu (21/11/2026), dengan tema Kedaulatan di Beranda IKN: “Membangun Kemandirian Ekonomi Biru Sebagai Produk Unggulan Ketahanan Pangan dan Ekosistem Pesisir yang Berkelanjutan di Kalimantan Timur”.
Musda dihadiri Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, selaku tuan rumah penyelenggaraan, serta Ketua Umum DPP HNSI, Sumardjono, Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Anton Leonard Simanungkali, Bendahara Umum DPP HNSI, Dewi Angraeni, dan Pengurus DPP HNSI, Djoko Sungkono.
Hadir pula Tokoh kebanggaan masyarakat Kaltim, Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, jajaran Forkopimda Provinsi Kaltim dan Kota Bontang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltim, Irhan Hukmaidy.
Turut hadir Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mulawarman, Moh. Mustakim, beserta unsur akademisi, dan jajaran Direksi PT Bankaltimtara.
Serta utusan resmi dari 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, perwakilan kelompok nelayan, srikandi dan kaum perempuan andalan masyarakat pesisir, pengurus ranting kecamatan, hingga rukun nelayan.
Ketua Panitia Musda I DPD HNSI Kaltim, Syamsu Wardi, dalam sambutannya menyebut, hari ini, Sabtu 21 November 2026, seluruh pejuang bahari berkumpul di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang dalam sebuah momentum sejarah yang amat sakral: Dialog Publik Nasional dan Musyawarah Daerah (Musda) I DPD HNSI Provinsi Kalimantan Timur.
“Hari ini, dari beranda terdepan Ibu Kota Nusantara (IKN), kita tidak sedang sekadar berkumpul untuk menggelar acara seremonial lima tahunan. Hari ini, di tanah Kalimantan Timur yang kaya raya, kita sedang meniupkan sangkakala kebangkitan kaum maritim!” ujar Syamsu Wardi.
Menurutnya, kehadiran seluruh pejuang bahari dalam satu atap di forum mulia tersebut adalah sebuah penghargaan dan momentum strategis, sekaligus bentuk pengakuan tertinggi bahwa mata rantai perjuangan nelayan Kaltim kini telah menjadi episentrum kebangkitan nasional.
Dalam Musda tersebut, Ahmad Aznem mengungkapkan, Musda digelar secara sederhana karena dananya berasal dari partisipasi nelayan, untuk nelayan. Mulai dari juragan, ketua panitia, hingga pengurus cabang terlibat langsung.
“Saya melaksanakan kewajiban sebagai ketua sementara. Ini semua dari nelayan, untuk nelayan,” ujar Aznem.
Aznem menuturkan, dalam Musda ini dibahas juga rencana pembentukan Dewan Kehormatan. Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI, Adji Muhammad Arifin, menyatakan bersedia menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP HNSI.
“Sultan sejatinya ingin hadir langsung, namun berhalangan karena ada tamu di Tenggarong,” tuturnya.
Menurut Aznem, ini suatu kebanggaan. Sebelumnya di nomenklatur DPP sampai cabang tidak ada Dewan Kehormatan. Sekarang seorang Raja mau masuk organisasi dan Pangeran akan masuk di pengurus harian.
“Ini suatu kehormatan tentunya,” tuturnya.
Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, menegaskan aturan dan program yang bagus tidak akan banyak artinya kalau hanya berhenti di atas kertas. Ia mengajak agar program diwujudkan menjadi langkah nyata yang mudah dijalankan dan bisa ditiru di desa-desa pesisir.
Pertama, bantu nelayan urus legalitas, akses BBM, dan permodalan dengan lebih mudah. Pendampingan data kapal nelayan kecil, verifikasi kebutuhan riil di tingkat kelompok, serta keterbukaan akses pembiayaan perlu terus dikawal agar nelayan tidak kesulitan melaut.
Kedua, jaga ruang tangkap dan jalur melaut lewat kesepakatan bersama dan pengawasan warga. Ruang tangkap nelayan kecil dan jalur pelayaran perlu jelas batasnya, serta diperkuat dengan kepedulian dan pelaporan cepat dari masyarakat pesisir jika ada pelanggaran atau praktik penangkapan yang merusak.
Ketiga, perkuat usaha bersama dan rantai dingin agar hasil tangkapan punya nilai lebih. Lewat koperasi atau kelompok nelayan, pengelolaan es, cold storage, pengolahan hasil perikanan, serta distribusi ke pasar lokal maupun Program Makan Bergizi Gratis bisa lebih teratur sehingga pendapatan nelayan ikut naik.
Keempat, rawat laut dan pesisir sebagai tabungan jangka panjang. Menjaga mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan kawasan konservasi bukan sekadar urusan lingkungan, tetapi cara memastikan ikan tetap ada untuk anak-cucu nanti.
Kepada jajaran pengurus DPD HNSI Kaltim, Irhan berharap organisasi ini benar-benar menjadi rumah besar yang mengayomi dan memperjuangkan nelayan di seluruh Kaltim.
“Rangkul pengurus sampai ke kabupaten dan kota, jalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, aparat pengawas, akademisi, dan pelaku usaha, serta bawa aspirasi nelayan dengan data dan solusi yang matang,” ujarnya.
Ia juga berharap Dialog Publik Nasional yang digelar bersamaan dengan Musda ini menghasilkan masukan yang jelas dan praktis, bagaimana menyatukan penataan ruang laut, ekonomi biru, perlindungan nelayan kecil, dan hilirisasi perikanan di beranda Ibu Kota Nusantara.
“Selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta Musyawarah Daerah I DPD HNSI Kalimantan Timur. Semoga menghasilkan kepemimpinan yang amanah, program kerja yang bermanfaat, dan semangat kebersamaan untuk memajukan nelayan kita,” tutupnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan, pemerintah daerah terus mendorong pembentukan Undang-Undang Pesisir. Ia juga menyampaikan komitmen Pemkot dalam mensejahterakan nelayan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), termasuk bantuan untuk nelayan Kota Bontang.
Tak hanya itu, tahun depan akan ada tambahan baju, sepatu, tas, buku, hingga seragam Pramuka gratis untuk anak sekolah.
“Jadi dengan adanya seragam Pramuka, beban nelayan berkurang. Uang beli seragam jadi bisa digunakan untuk keperluan yang lain,” urainya.
Lebih lanjut Neni mengatakan, Pemkot Bontang juga menegaskan komitmen pada blue economy dan hilirisasi. Bontang saat ini menjadi satu-satunya daerah yang memiliki pabrik minyak goreng, meski tidak memiliki perkebunan sawit yang besar.
Ketua Umum DPP HNSI, Sumardjono menegaskan pengelolaan laut tidak lepas dari hukum laut internasional. Sebagai negara, Indonesia memiliki tiga unsur yakni rakyat, wilayah yang terdiri dari lebih 17.540 pulau, dan pemerintah.
“Bangga melihat semangat DPC-DPC dari jauh pun bisa hadir dalam Musda ini,” pungkasnya.
Dalam rangkaian Musda, DPD HNSI Kaltim menganugerahkan penghargaan kehormatan Triad Samudera kepada dua penerima.
Penghargaan pertama, gelar kehormatan Bapak Nelayan Kalimantan Timur kepada Andi Sofyan Hasdam, Anggota Komite I DPD Republik Indonesia.
Penghargaan kedua, gelar kehormatan Duta Nelayan Kalimantan Timur kepada Mangkana.
Keduanya menerima penyematan lencana dan piagam kehormatan di atas panggung kehormatan, disambut tepuk tangan gemuruh dari seluruh peserta sidang. (ver)
