TEKSTUALL.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) menjalin kerjasama dengan Institut Seni indonesia (ISI) Yogjakarta untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, dan Ekonomi Kreatif.
Kerjasama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor ISI Timbul Raharjo dengan Kepala Dispar Kutim melalui Sekretaris Tirah Satriani, di Ruang VIP Rektorat ISI Yogyakarta, Senin (07/08/2023).
Penandatanganan kerjasama turut disaksikan Kabag Kerjasama Setkab Kutim Ardiyanto Indra Purnomo, Ketua LPPM Dr. Nur Sahid dan Sekretaris Akhmad Nizam.
Sekretaris Dispar Kutim, Tirah Satriani menerangkan, maksud MoU ini untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan kerjasama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua belah pihak.
Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, dan Ekonomi Kreatif.
“Sebagai langkah awal, ISI akan berkunjung ke Kutim untuk melakukan studi kelayakan. Kemudian melakukan penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Design (DED) terkait kerjasama tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabag Kerjasama Setkab Kutim, Ardiyanto Indra Purnomo mengatakan setelah terjalin kesepakatan bersama ini, dinas terkait dapat melanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama Sama (PKS).
Seperti yang disampaikan oleh Rektor ISI dan Ketua LPPM nya, bahwa sebelum proses PKS, sebaiknya ada tim dari ISI berkunjung ke Kutim, untuk melihat potensi apa yang bisa digali, eonomi kreatif maupun pariwisata.
Setelah berkunjung, sambungnya, ISI nantinya bisa membuatkan roadmap atau bisa juga membantu pendampingan untuk peningkatan SDM. Dari Roadmap itulah akan diketahui apa yang dibutuhkan Kutim.
“Apakah nanti terkait budaya, seni/musik, tarian atau kuliner, jadi kita tinggal pilih tergantung Perangkat Daerah atau kebijakan Pemerintah Daerah mau fokus dimana,” pungkasnya. (ver/adv/diskominfoperstik)
