Pemilihan Suara Ulang (PSU) kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan bakal digelar pada April 2025 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelaksanaan PSU dapat didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Terdapat dua sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan, yakni Belanja Tak Terduga (BTT) dan efisiensi kegiatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, Pemkab Kukar tidak bisa mengandalkan BTT sepenuhnya karena keterbatasan dana. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan menggunakan anggaran dari hasil efisiensi kegiatan untuk membiayai PSU.
“Kukar sendiri harus menggunakan anggaran yang berasal dari efisiensi karena BTT kita tidak mencukupi,” kata Sunggono saat ditemui pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Adapun usulan kebutuhan anggaran telah disampaikan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanan PSU. Mereka antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kodim 0906/KKR, Polres Kukar, Polres Bontang, dan Kodim 0908/Bontang.
Total anggaran yang diajukan sejauh ini mencapai Rp 78 miliar. Meski demikian, angka tersebut masih bersifat sementara. Menurut Sunggono, masih ada usulan tambahan dari Polres Kukar yang sedang dalam proses verifikasi. Pemkab Kukar juga menekankan prinsip efisiensi dalam menyusun dan menyetujui anggaran PSU.
“Untuk tahapan kita masih menunggu secara pasti dari KPU. Tapi intinya, Kukar siap melaksanakan PSU dengan anggaran yang berasal dari APBD,” akhirinya. (*adv/diskominfokukar)
