Sebanyak 12 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari delapan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dilantik oleh Bupati Edi Damansyah, Senin, 26 Mei 2025. Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, ini merupakan bagian dari proses pengisian antarwaktu untuk menggantikan anggota BPD yang berhalangan tetap.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pelantikan ini bertujuan memastikan legalitas kehadiran anggota BPD baru, sehingga mereka dapat segera menjalankan fungsi dan tugasnya secara penuh.
“Pelantikan hari ini melibatkan 12 orang dari delapan kecamatan. Dengan ini mereka sah secara hukum dan bisa langsung bekerja mendampingi pemerintahan desa,” ujar Arianto saat ditemui usai kegiatan.
Menurut Arianto, anggota BPD memiliki peran penting dalam mendukung kepala desa, terutama dalam pengambilan keputusan strategis melalui forum-forum musyawarah desa (musdes). Mereka juga diharapkan berperan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat.
Salah satu fokus yang tengah didorong adalah pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat berbasis kelembagaan desa.
“Kami harapkan mereka bisa mendorong pembentukan koperasi ini dan mendukung pemberdayaan masyarakat secara konkret di desa masing-masing,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kukar juga tengah melakukan peninjauan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menyusul adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa selama dua tahun.
Arianto menyampaikan bahwa RPJMDes tambahan perlu disusun sebagai acuan baru pembangunan desa untuk periode 2026–2027.
“Maka perlu disusun RPJMDes perpanjangan yang harus diselesaikan tahun ini. Ini penting agar kebijakan desa tetap sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya. (*adv/diskominfokukar)
