TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu langkah nyata yang ditempuh, yakni menjalin kemitraan dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai program pembangunan daerah.
Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menyebutkan bahwa kolaborasi dengan kejaksaan bukan hanya sebatas nota kesepahaman di atas kertas, melainkan langkah strategis untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hukum di lapangan.
“Peran kejaksaan sangat penting, terutama dalam memberikan pendampingan hukum sejak awal agar program yang dijalankan perangkat daerah berjalan sesuai aturan,” jelas Aulia, Rabu (6/8/2025).
Ia menambahkan, kerja sama ini akan difokuskan pada penguatan kapasitas para pejabat pelaksana teknis. Melalui pembekalan hukum dan mitigasi risiko, diharapkan para camat hingga kepala dinas memiliki pemahaman lebih baik dalam mengelola anggaran publik.
“Kalau bicara pembangunan, ujungnya eksekusi. Pemerintah daerah sebagai pelaksana wajib menjaga akuntabilitas. Nah, kejaksaan hadir untuk memastikan tidak ada langkah yang keluar dari jalur,” lanjutnya.
Aulia optimistis sinergi dengan Kejari Kukar akan berdampak positif pada peningkatan kepercayaan publik. “Kita ingin seluruh program Kukar Idaman Terbaik bisa terlaksana tepat sasaran tanpa meninggalkan masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya. (Adv)
Pemkab Kukar Gandeng Kejaksaan untuk Kawal Transparansi Pembangunan
