TEKSTUAL.com – Selain keterbatasan produksi, harga beras lokal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) juga masih cenderung berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan pangan, terutama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadani, mengatakan tingginya harga beras lokal tidak bisa dilepaskan dari biaya produksi yang cukup besar serta risiko gagal panen yang masih dihadapi petani.
“Harga beras lokal memang relatif lebih tinggi dari HET. Ini disebabkan biaya produksi yang tinggi, ditambah risiko gagal panen akibat cuaca dan serangan hama,” ungkap Nora, Kamis (13/11/2025).
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa memaksa petani menjual beras di bawah harga produksi, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani.
“Kita tidak bisa memaksa petani menjual di bawah harga produksi mereka. Itu menyangkut keberlanjutan usaha dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Namun di sisi lain, Nora mengakui harga beras yang tinggi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, pengawasan pangan harus dilakukan secara seimbang.
“Harga tinggi ada sisi positifnya bagi petani, tapi juga bisa berdampak ke masyarakat. Di sini tugas pemerintah menyeimbangkan dua kepentingan itu,” jelasnya.
Disperindag Kutim memastikan pengawasan harga dan ketersediaan beras akan terus dilakukan, sembari mendorong sinergi dengan dinas teknis lain untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
“Petani tidak boleh rugi, tapi masyarakat juga tidak boleh kesulitan mendapatkan beras,” pungkas Nora. (adv)
Pemkab Tidak Bisa Intervensi Harga Beras Lokal, Kepala Disperindag Kutim: Berkaitan dengan Kesejahteraan Petani
