TEKSTUAL.com – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran (TA) 2020 dipaparkan pada rapat paripurna yang di gelar DPRD Bontang di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Selasa (9/3/2021).
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam bersama Wakil Ketua I Junaidi dan Wakil Ketua II Agus Haris memimpin langsung rapat paripurna.
Rapat yang digelar diketahui dilaksanan dengan pembatasan jumlah peserta. Sejumlah perangkat daerah dan anggota dewan mengikuti secara virtual.
Andi Faizal menyatakan laporan pertanggungjawaban anggaran selama setahun merupakan kewajiban yang harus disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot).
Setelah LKPJ diterima, DPRD segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan.
“Sesuai aturan Pansus akan dibentuk untuk membahas capaian kinerja pemerintah,” ujarnya.
Sementara Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyampaikan LKPJ TA 2020 penting untuk disampaikan dihadapan anggota Dewan sebelum dilakukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Dalam paparannya, Neni mengakui realisasi pendapatan lainnya yang sah pada tahun 2020 tak mencapai target. Dari target Rp291.2 miliar, hanya tercapai Rp 280.9 miliar atau 96 persen.
Sementara realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1.5 triliun atau setara dengan 110 persen. Mengalami peningkatan dari target yang ditentukan Rp1.3 triliun.
Terangnya, secara umum indikator utama pembangunan pada tahun 2020 sangat terdampak tekanan penyebaran pandemi Covid-19. Sehingga relatif mengalami penurunan dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. (ver)
Jumlah Peserta Penyampaian LKPJ Tahun 2020 Dibatasi, Sejumlah Dewan Ikuti Secara Virtual
