Advertorial Diskominfo Kukar

Hadapi Defisit, Pemkab Kukar Pangkas Belanja Daerah

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengonfirmasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mengalami defisit. Hal ini disebabkan penundaan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat.
​Menurut Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri, dana transfer tahap pertama yang seharusnya senilai Rp 3 triliun, baru cair Rp 1,5 triliun. Kekurangan dana ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
​”Dana tersebut tidak hilang, hanya ditunda pencairannya. Realisasinya direncanakan pada 2026,” ujar Aulia.
​Untuk menyiasati defisit, Pemkab Kukar akan melakukan rasionalisasi belanja. Aulia memastikan, pemangkasan ini tidak akan menyentuh sektor layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
​”Yang dikurangi adalah pengadaan barang dan jasa yang masih bisa ditunda,” katanya.
​Lebih lanjut, Aulia menjelaskan, kegiatan pembangunan yang sudah berjalan dan memiliki kontrak kerja akan tetap dilanjutkan. Rasionalisasi hanya menyasar kegiatan yang belum dimulai atau belum memiliki kontrak.
​”Kami sudah tetapkan rambu-rambunya. Kalau belum jalan dan belum ada kontrak, itu yang kita tunda,” tutupnya. (Adv)

Related posts

Camat Bontang Barat Dukung Pelaksanaan MTQ ke-42, Sulap Gedung BPU Jadi Arena Lomba

Tekstual01

Diskominfo Kukar Gelar Bimtek di Yogyakarta

Tekstual01

Pemkab Kukar dan Bankaltimtara Perkuat Kemitraan, Deviden untuk Kredit Rakyat 0 Persen

Tekstual01

Pemkab Road Show Beasiswa Kukar Idaman di 3 Kota

Tekstual01

Badak LNG Raih Penghargaan Platinum di Bidang K3 dari Pemprov Kaltim

Tekstual01