TENGGARONG – Setelah lima tahun berjalan, program bantuan Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT) di Kutai Kartanegara (Kukar) kini masuk tahap evaluasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar menilai capaian program sekaligus menyiapkan transisi menuju skema baru dengan nilai bantuan tiga kali lipat, yakni Rp150 juta per RT, yang direncanakan bergulir mulai 2026.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan dengan melihat efektivitas program sekaligus mendengar aspirasi langsung dari masyarakat. “Yang terbukti memberi dampak positif akan tetap diteruskan. Program yang belum tersentuh dengan Rp50 juta akan diakomodasi lewat Rp150 juta,” jelasnya.
Menurut Arianto, arah program RT tetap difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial. Hal ini sesuai dengan arahan Bupati Kukar agar manfaat bantuan benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat paling bawah.
Ia menambahkan, meski realisasi anggaran Rp50 juta per RT telah tercapai 100 persen, masih ada catatan teknis yang perlu diperbaiki. Salah satunya terkait keterlambatan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari pengurus RT yang berimbas pada pencairan tahap berikutnya. “Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar administrasi lebih disiplin,” katanya.
Ke depan, DPMD Kukar berencana memperkuat sinkronisasi antara pemerintah desa dan pengurus RT, sehingga penyaluran dana bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Pendampingan juga akan ditingkatkan mengingat jumlah RT di Kukar mencapai lebih dari 3.000 dengan karakteristik yang beragam.
“Memang tantangannya besar, tetapi dengan koordinasi yang lebih baik, kami optimistis skema baru Rp150 juta per RT dapat berjalan lancar,” pungkas Arianto. (Adv)
Program Rp 50 Juta per RT Dievaluasi, Pemkab Kukar Matangkan Skema Baru Rp 150 Juta
