TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menyerahkan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kukar dalam rapat paripurna, Senin (15/9/2025) malam.
Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kukar 2025 diproyeksikan sebesar Rp 11,3 triliun, lebih rendah dari perkiraan awal Rp 12 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah dipatok Rp 11,2 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari dana transfer pusat dan provinsi.
“Meski ada penyesuaian, pemerintah daerah tetap mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi pajak dan retribusi, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” terang Sunggono.
Penyesuaian juga berdampak pada belanja daerah yang dialokasikan Rp 11,3 triliun. Rinciannya, belanja operasi Rp 6,6 triliun, belanja modal Rp 3,4 triliun, belanja tidak terduga Rp 8,8 miliar, serta belanja transfer Rp 1,1 triliun. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diperkirakan Rp 165,9 miliar, turun dari target sebelumnya Rp 500 miliar.
Menurut Sunggono, arah belanja tetap diprioritaskan pada agenda pembangunan strategis, khususnya peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pembangunan infrastruktur penghubung antarwilayah. “Kendati terjadi penurunan proyeksi, fokus pembangunan tetap tidak berubah. Anggaran diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kukar,” tegasnya. (ADV)
APBD-P Kukar 2025 Ditarget Rp 11,3 Triliun, Fokus pada Kesehatan dan Infrastruktur
