Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara memastikan bahwa seluruh bantuan yang diberikan kepada kelompok perikanan di Kukar tidak dipungut biaya. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan dugaan penipuan yang mengatasnamakan DKP Kukar dan salah satu anggota DPRD Kukar.
Modus penipuan ini dilakukan oleh oknum yang menggunakan nomor WhatsApp dan mengaku bisa mempercepat pencairan bantuan dengan meminta sejumlah uang. Namun setelah dikonfirmasi, pelaku bukan bagian dari DKP Kukar.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait aksi penipuan ini. Oknum tersebut diduga menyasar kelompok perikanan yang tengah mengajukan bantuan.
“Penipuan mengatasnamakan DKP, terutama dalam pengurusan bantuan sosial dan proposal, kami pastikan tidak ada pungutan,” tegas Muslik, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Ia menambahkan, seluruh fasilitas yang disediakan DKP Kukar bersifat gratis. Jika ada pihak yang meminta bayaran, dipastikan itu bukan dari dinas.
“Kalau ada pungutan, itu bukan dari kami,” lanjutnya.
Muslik juga mengungkapkan bahwa modus serupa bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, oknum tidak bertanggung jawab kerap menawarkan jasa pengurusan bantuan dengan imbalan tertentu.
“Kasus seperti ini sering terjadi. Biasanya mereka mengaku bisa membantu pengurusan bantuan, tapi meminta biaya,” bebernya.
Atas kejadian ini, Muslik mengimbau masyarakat, khususnya kelompok perikanan, untuk lebih berhati-hati. Sebelum mempercayai pihak yang menawarkan bantuan berbayar, masyarakat diminta untuk mengonfirmasi langsung kepada petugas penyuluh atau bidang terkait di DKP Kukar.
“Pada dasarnya, pengurusan proposal dan bantuan lainnya gratis. Tidak ada pungutan biaya sama sekali,” pungkasnya. (*adv/diskominfokukar)
