TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan skema bantuan Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK) yang diprioritaskan untuk warga kategori miskin dan rentan. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada 2026.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan diberikan secara merata, melainkan hanya untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan. “Targetnya jelas, hanya bagi warga rentan. Tidak mungkin disalurkan ke keluarga yang sudah tergolong mampu,” tegasnya.
Menurut Arianto, program ini akan terintegrasi dengan arah kebijakan penggunaan dana RT yang mencakup tiga aspek utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Bantuan Rp1 juta per KK masuk dalam klaster perlindungan sosial yang tengah dimatangkan oleh Pemkab Kukar.
“Sekarang masih dalam tahap sinkronisasi, supaya benar-benar tepat sasaran. Kami tidak ingin ada tumpang tindih, apalagi sampai salah sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jaminan layanan dasar di tingkat rumah tangga sekaligus mengurangi kerentanan ekonomi warga desa maupun kelurahan. Dengan begitu, program ini menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kukar.
“Intinya, program ini kami siapkan agar warga rentan punya perlindungan yang lebih baik, bukan hanya sekadar bantuan sesaat,” tutup Arianto. (Adv)
Pemkab Kukar Rancang Bantuan Rp 1 Juta per KK, Fokus untuk Warga Rentan
